Setelah IPhone 16, kali ini Google Pixel juga dilarang di Indonesia

Media teknologi luar negeri, techcrunch menyoroti tentang ponsel pintar Iphone 16 yang dilarang di Indonesia, yang kemudian disusul Google Pixel yang menyusul berikutnya. Padahal Indonesia adalah pasar terbesar di asia tenggara.

Techcrunch juga mengutip statement pejabat Indonesia yang memberikan alasan mengapa IPhone 16 dilarang di Indonesia, terkait persyaratan local content yang tidak terpenuhi.

Aturan Indonesia mengharuskan perusahaan teknologi untuk mendapatkan 40% komponen ponsel dan tablet dari dalam negeri, persyaratan yang dapat dipenuhi melalui manufaktur lokal, pengembangan firmware, atau investasi langsung dalam proyek inovasi. Perusahaan dapat memenuhi persyaratan tersebut melalui berbagai cara. Samsung dan Xiaomi, misalnya, telah mendirikan fasilitas manufaktur, sementara Apple telah memilih untuk membuka akademi pengembang.

Peraturan tersebut, yang diberlakukan melalui sistem sertifikasi yang disebut “tingkat kandungan lokal” merupakan bagian dari kebijakan industri Indonesia yang lebih luas untuk memanfaatkan pasar konsumennya yang besar untuk pembangunan ekonomi dalam negeri. Perusahaan yang gagal memenuhi ambang batas ini menghadapi pembatasan penjualan.

Kalau kami simak lewat media sosial, sebenarnya netizen banyak yang mendukung kebijakan pemerintah ini, bahw amemang seharusnya raksasa teknologi ini bukan hanya mencari uang di Indonesia, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Hanya dibutuhkan niat dari pemilik merk – merk ini untuk meningkatkan konten lokal sebelum bisa menjual di Indonesia.

Hal ini terbukati dari sejumlah merk yang aman – aman saja jualan di Indonesia karena mereka mematuhi regulasi. Indonesia, dengan dua ratus juta penduduknya, tentu merupakan pasar potensial untuk sejumlah raksasa teknologi untuk menjual produknya di Indonesia. Tetapi Indonesia tentu saja tidak mau begitu saja menjadi pasar tanpa mendapatkan kontribusi apapun.

Sebenarnya, kebijakan ini merupakan langkah yang fair. Masing – masing mendapatkan keuntungan. Tetapi jika ada yang memaksa dan tidak bersedia mengikuti peraturan, maka tidak selayaknya untuk mendapatkan keuntungan dari Indonesia.

Semoga langkah pemerintah ini konsisten di tahun – tahun mendatang dan berlaku adil untuk semua merk yang mencoba peruntungan dengan menjual produknya di Indonesia.